MALIOBORONEWS.ID, Jakarta – Pemerintah berhasil merealisasikan belanja negara tahun 2024 sebesar Rp3.350,3 triliun atau 100,8% dari target yang ditetapkan. Realisasi ini mencatatkan pertumbuhan 7,3% year-on-year (yoy), terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.486,7 triliun dan transfer ke daerah Rp863,5 triliun.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa belanja negara digunakan sebagai alat untuk melindungi masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. “Belanja negara adalah shock absorber sekaligus agen pembangunan. Kita gunakan untuk melindungi rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Senin (6/1).
Belanja Negara untuk Perlindungan Rakyat
Sebagai alat perlindungan, belanja negara diarahkan pada:
- Bantuan pangan untuk mengatasi dampak El Nino dan menjaga stabilitas harga.
- Subsidi energi (BBM, listrik, LPG) guna menekan inflasi.
- Subsidi pupuk untuk meningkatkan produktivitas petani.
- Bantuan sosial, seperti PKH, Kartu Sembako, PIP, dan PBI JKN.
- Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung UMKM.
Mendukung Agenda Pembangunan Nasional
Selain perlindungan, anggaran juga difokuskan pada pembangunan:
- Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak.
- Penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting.
- Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
- Dukungan proyek strategis nasional (PSN) dan Ibu Kota Negara (IKN).
Manfaat Langsung bagi Masyarakat
- Kesehatan: Rp194,4 triliun digunakan untuk pendanaan JKN bagi 96,7 juta penerima, tambahan makanan bagi ibu hamil KEK (55,4 ribu orang) dan balita (100 ribu anak), serta operasional 10.072 puskesmas.
- Pendidikan: Rp550,4 triliun dialokasikan untuk PIP bagi 21,1 juta siswa, KIP Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa, pembangunan 310 sekolah, dan beasiswa LPDP untuk 58.597 mahasiswa.
- Perlindungan sosial: Rp455,9 triliun mendukung PKH, subsidi LPG, listrik, dan BBM, serta subsidi bunga KUR untuk 4,9 juta debitur.
Efisiensi dan Sinergi Belanja Pusat-Daerah
Transfer ke daerah sebesar Rp863,5 triliun difokuskan pada peningkatan layanan publik, pengurangan kesenjangan wilayah, dan kemandirian daerah. Pemerintah juga terus memperkuat efisiensi dan sinergi belanja pusat-daerah untuk memastikan manfaat optimal.
“Belanja negara berkontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk menurunkan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial,” tutup Suahasil.(lin)
