MALIOBORO – Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY sedang menyiapkan berbagai langkah strategis menghadapi tahun politik 2019 ini. Hal itu disampaikan oleh Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK, dan Kemitraan Pemerintah Daerah OJK Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY, Dedy Patria dalam acara Pelatihan dan Gathering Wartawan se Jateng dan DIY di Bandung (22/02).
Selain menghadapi tahun politik berpuncak pada Pilpres 2019, saat ini Jawa Tengah dan DIY sedang menghadapi musim hujan yang bergeser. Hal ini berdampak pada mundurnya musim panen tani, yang berpengaruh pada kredit/pembiayaan yang bersifat musiman di sektor pertanian. Selain juga berdampak pada masa tanam yang mundur maka ini akan berakibat pada mundurnya masa panen.
Meskipun begitu OJK tetap optimistik mematok proyeksi pertumbuhan dana pihak ketiga antara 8 – 10% dan pertumbuhan kredit antara 10 – 13%, naik dibanding tahun sebelumnya. OJK Kantor Regional 3 pun menyiapkan 4 (empat) langkah strategis menghadapi tahun politik dan perkembangan pergeseran iklim tersebut. Langkah tersebut antara lain, pertama adalah mendorong alternatif pembiayaan di sektor pasar modal. Kedua, OJK mendorong peningkatan kredit UMKM dengan memperluas akses keuangan. Ketiga, memperkuat optimalisasi peran TPAKD dan keempat, peningkatkan efisiensi dan daya saing IJK.
Dedy mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mendorong pemerintah provinsi, kota/kabupaten di Jawa Tengah dalam penerbitan obligasi daerah dan pendampingan potensi pembiayaan strategis yang cocok dan sejalan dengan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. Selain itu pada sektor kredit UMKM, OJK menurut Dedy akan mendorong peningkatan kredit UMKM dengan memperluas akses keuangan. Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah dengan melakukan pemetaan potensi UMKM, melakukan skema business matching dengan industri jasa keuangan, dan mendorong pembentukan Bank Wakaf Mikro di lingkungan Pondok Pesantren sebagai upaya yang selaras dengan program pemerintah.
“Pangsa KUR di Jawa Tengah 17,63% dengan nilai Rp21,22 triliun adalah yang terbesar nasional. Sedangkan di DIY penyaluran KUR mencapai Rp2,63 milyar menjangkau 86 ribu debitur,” ungkap Dedy.
Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sektor UMKM bagi perekonomian di Jawa Tengah dan DIY. Sedangan untuk mengoptimalkan peran TPAKD, OJK segera menggulirkan program kredit memberantas rentenir, business matching industri jasa keuangan dengan UMKM, membangun Sentra Peternakan Rakyat, capacity building bagi usaha start up mikro, pengembangan komoditas unggulan, dan pengembangan desa migran produktif.
Langkah terakhir adalah dengan cara meningkatkan efisiensi dan daya saing industri jasa keuangan. Ini dilakukan dengan penguatan permodalan, merger, konsolidasi dan akuisisi. Selain itu dengan menerapkan tata kelola dan manajemen risiko yang lebih baik, serta mendorong peran aktif asosiasi, pemegang saham pengendali dan penguatan pengawasan internal. (ah)
