Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menggelar pertemuan awal tahun 2018 pada Senin malam, tanggal 22 Januari 2018, Kementerian Keuangan RI, Jakarta. Pertemuan ini terkait pembahasan langkah kebijakan yang akan diambil pada satu tahun mendatang. Para anggota KSSK sendiri berasal dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Turut hadir perwakilan BI pada acara tersebut antara lain : Gubernur BI Agus Martowardojo, Kepala Departemen Manajemen Risiko BI Eni V Panggabean, Asisten Gubernur BI Filianingsih Hendarta. Deputi Gubernur BI Erwin Rijanto, Deputi Gubernur BI Erwin Rijanto, Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo, Asisten Gubernur BI Dody Budi Waluyo.
Sedangkan dari LPS dihadiri oleh Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan, Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah, dan Anggota Dewan Komisioner LPS Destry Damayanti.
Kemudian perwakilan dari OJK yaitu Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso,Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen,
Dalam siaran pressnya hari ini, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menjelaskan stabilitas sistem keuangan kuartal IV – 2017 dalam kondisi normal. KSSK optimis kondisi stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap terkendali dalam rangka mendukung momentum pertumbuhan perekonomian nasional dengan ditopang resiliensi perekonomian yang kian membaik.
Kondisi ini tercermin dari inflasi yang rendah sesuai target, neraca transaksi berjalan pada tingkat yang sehat, aliran masuk modal asing yang stabil, nilai tukar rupiah yang terjaga, cadangan devisa meningkat, kebijakan fiskal dengan defisit anggaran dan defisit primary balance yang lebih rendah dari target APBN-P 2017.
“Kemudian kinerja perbankan dan pasar modal yang baik, tren performa SBN yang positif, kecukupan dana penjaminan simpanan, serta persepsi investor yang positif terhadap prospektif perekonomian Indonesia ke depan,” lanjut Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan KSSK akan mengoptimalkan bauran kebijakan dari sisi fiskal, moneter, makro dan mikroprudensial, serta pasar keuangan dalam menjaga momentum perekonomian dari tantangan yang dapat mengganggu kesinambungan dan stabillitas sistem keuangan.
Ke depan, KSSK mencermati sejumlah tantangan yang dapat memengaruhi stabilitas sistem keuangan baik dari sisi eksternal maupun domestik.
Dari eksternal, KSSK mencermati rencana lanjutan kenaikan Fed Funds Rate dan normalisasi neraca Bank Sentral Amerika Serikat, normalisasi moneter negara maju, moderasi pertumbuhan, ekonomi Tiongkok dan dinamika konflik geopolitik.
Lalu dari sisi domestik, KSSK mencermati tantangan seperti kenaikan harga minyak dunia terhadap inflasi atau subsidi, aliran dana non residen pada pasar keuangan, tingkat permintaan kredit yang belum pulih, persepsi pasar terhadap kondisi politik menjelang Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019, serta perkembangan mata uang virtual (cryptocurrency) termasuk bitcoin.
Ani mengutarakan KSSK akan mendorong sinergi kebijakan dan reformasi struktural yang diperlukan untuk memelihara dan mengantisipasi stabilitas sistem keuangan dalam mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Komitmen tersebut tercermin dalam Rencana Kerja KSSK 2018 meliputi Pengkajian Implementasi Peraturan Pelaksanaan UU PPKSK, Pelaksanaan Simulasi Penanganan Krisis Sistem Keuangan, Operasionalisasi Sekretariat KSSK, dan Peningkatan Kapasitas Pegawai, yang antara lain melalui Program Pertukaran Pegawai Antar Lembaga Anggota KSSK,” tandas Ani. (Rusdi K)
