MALIOBORO.NEWS – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY menyatakan secara umum, selama tahun 2018 kinerja perbankan syariah di wilayah ini mengalami pertumbuhan yang cukup bagus. Bahkan rata-rata pertumbuhan perbankan syariah di DIY lebih tinggi dibanding dengan rata-rata pertumbuhan nasional.
Kepala OJK DIY, Untung Nugroho mengungkapkan secara keseluruhan industri perbankan syariah di DIY sebenarnya cukup bagus selama tahun 2018 lalu. Pertumbuhan industri keuangan syariah DIY jauh lebih tinggi dibanding dengan rata-rata pertumbuhan industri keuangan syariah secara nasional.
Pertumbuhan aset perbankan syariah secara nasional menunjukkan tren positif. Pertumbuhan aset secara keseluruhan perbankan syariah nasional mencapai angka 10,97 persen. Dari sisi pembiayaan juga tumbuh sekitar 7,5 persen dan dari sisi dana Pihak Ketiga (DPK) juga naik 9,5 persen.
“Di DIY tumbuh di atas rata-rata nasional,”tuturnya.
Pihaknya mencatat aset perbankan syariah DIY tumbuh sekitar 11,36 persen. Pembiayaan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan karena mampu menggapai tren angka positif sebesar 19,5 persen. Sementara DPK juga tumbuh sekitar 11,93 persen dibanding dengan tahun 2017 lalu.
Pihaknya juga mencatat nilai CAR industri perbankan syariah DIY cukup terjaga yaitu sebesar 17,5 persen. Dan secara keseluruhan nilai NPF perbankan syariah yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Syariah dan BPRS cukup terjaga yaitu sebesar 3,06 persen.
“Angka NPF nasional mencapai 3,5 persen,”tambahnya.
Hanya saja, lanjutnya, yang menjadi perhatian adalah NPF untuk BPRS yang masih cukup tinggi yaitu 9,06 persen. Padahal, tenggat yang masih dianggap bagus oleh OJK adalah NPFnya maksimal 5 persen. Oleh karena itu ia meminta kepada seluruh kalangan BPRS di DIY untuk melakukan perubahan kebijakan untuk memperbaiki kinerja kredit mereka.
Menurut Untung, penyebab angka NPF kalangan BPRS di DIY dikarenakan faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang memang masih perlu ditingkatkan kinerjanya sehingga tidak pernah lelah untuk melakukan penagihan.
Dari faktor eksternal, ia melihat kemungkinan besar NPF tersebut tinggi karena kondisi perekonomian yang tidak berpihak pada dunia usaha debitur BPRS tersebut. Di mana karena faktor eksternal tersebut mengakibatkan produktivitas sektor usaha mengalami stagnansi.
“Kami mendorong ke kedua belah pihak untuk meningkatkan kinerjanya,”tegasnya.
Direktur Utama BPRS BDS, Edy Sunarto mengakui NPF BPRS cukup tinggi dibanding dengan elemen perbankan syariah lainnya. Hanya saja ia menampik hal tersebut terjadi di BPRS saja, namun juga terjadi pada BPR Konvensional di mana angka Non Performance Loan (NPL) juga tinggi.
Ia menyebut jika tingginya NPF di BPRS tersebut terjadi karena kondisi perekonomian yang belum berpihak kepada nasabah mereka. Kondisi perekonomian yang ia anggap lesu dalam dua tahun terakhir memicu masih rendahnya produktivitas debitur mereka.
“Karena nasabah pembiayaan kita terpengaruh, otomatis kita juga terdampak. Tetapi kami tetap optimis akan membaik tahun ini,”tegasnya.(erf)
