MALIOBORONEWS.ID, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi dimulai hari ini, Senin (6/1/2025), sebagai langkah besar menuju peningkatan gizi masyarakat Indonesia. Badan Gizi Nasional (BGN) meluncurkan program ini dengan prioritas utama melayani peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui di seluruh negeri.
Kepala Humas BGN, Lalu Muhammad Iwan Mahardan, mengungkapkan bahwa sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG kini aktif beroperasi di 26 provinsi, termasuk Aceh, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Selatan, hingga Papua Selatan. Program ini menargetkan pendirian 937 dapur hingga akhir Januari dan 5.000 dapur MBG pada akhir 2025, yang diproyeksikan mampu melayani 20 juta penerima manfaat.
Tantangan Pelaksanaan di Yogyakarta
Pelaksanaan program ini di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih dalam tahap persiapan. Kepala Bappeda DIY, Ni Made Dwi Panti Indrayanti, mengungkapkan bahwa meskipun MBG sudah menjadi kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), DIY menghadapi hambatan untuk memulai program ini.
“MBG sudah menjadi kebijakan nasional dan tertulis dalam dokumen perencanaan Presiden. Namun, pelaksanaannya di DIY belum dapat berjalan karena ada beberapa kendala teknis dan administratif yang perlu kami selesaikan,” ujar Made saat ditemui di Kantor Bappeda DIY.
Made menegaskan bahwa pihaknya sedang bekerja sama dengan pemerintah pusat dan stakeholder terkait untuk mempercepat implementasi program ini. DIY tetap berkomitmen untuk mendukung kebijakan nasional ini demi meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Menteri dan Pejabat Turun Langsung
Hari pertama pelaksanaan program ini ditandai dengan kunjungan sejumlah menteri dan pejabat publik ke berbagai lokasi. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, memantau pelaksanaan MBG di Depok, sementara Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengunjungi dapur umum di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Di Jawa Barat, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, serta Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo, meninjau pelaksanaan program di Bogor dan Jakarta. Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, memantau langsung sekolah di Semarang, Jawa Tengah, sebagai bagian dari evaluasi awal program.
Kolaborasi Strategis untuk Program Berkelanjutan
Program ini didukung kolaborasi lintas sektor. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjalin kerja sama dengan Kementerian Kependudukan, BKKBN, dan Perum Bulog untuk mendukung distribusi pangan bergizi serta memanfaatkan data keluarga guna memastikan program tepat sasaran. Selain itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memastikan keamanan pangan dan fasilitas dapur MBG.
Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) turut dilibatkan sebagai pemasok bahan baku sekaligus pengelola dapur umum. “Kami ingin program ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal,” ujar Dadan.
Komitmen Menuju Indonesia Emas
Program MBG adalah bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan pendekatan terpadu dan sinergi berbagai pihak, program ini diharapkan membawa dampak signifikan bagi kesehatan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
BGN menegaskan, program ini tidak dipungut biaya tambahan. Pemerintah dan masyarakat diimbau untuk terus mendukung keberlanjutan program ini demi mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan produktif.(ah)
