MALIOBORONEWS.ID, Yogyakarta — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh wilayah DIY sepakat untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Kesepakatan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPAKD DIY yang berlangsung di Ballroom Indraprasta, Kantor OJK DIY, Kamis (7/11/24).
Kepala OJK DIY, Eko Yunianto, menjelaskan bahwa TPAKD dibentuk sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri No.900/4627/SJ. Surat ini tidak hanya menegaskan pentingnya pembentukan TPAKD di daerah, tetapi juga menginstruksikan sinergi antara OJK dan lembaga terkait guna meningkatkan literasi serta inklusi keuangan masyarakat.
Tantangan Literasi dan Inklusi Keuangan
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024, indeks literasi keuangan Indonesia mencapai 65,43 persen, sementara indeks inklusi keuangan berada di angka 75,02 persen. Eko Yunianto menyoroti adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara literasi dan inklusi keuangan ini.
“Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan, mereka masih kurang memahami hak, kewajiban, serta risiko yang terkait,” ujar Eko. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan program-program yang masif dan kolaboratif, salah satunya adalah Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).
Program GENCARKAN bertujuan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara merata di seluruh Indonesia. Harapannya, masyarakat dapat membuat keputusan finansial yang tepat serta terhindar dari berbagai bentuk kejahatan finansial.
Kolaborasi untuk Inklusi Keuangan Berkelanjutan
Turut hadir dalam Rakorda ini sejumlah tokoh penting, antara lain Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Ibrahim, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DIY Agung Yulianta, serta Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kuncoro Cahyo Aji.
Program-Program Inovatif untuk Masyarakat DIY
Staf Ahli Gubernur DIY Kuncoro Cahyo Aji menyebutkan bahwa berbagai program telah dilakukan TPAKD DIY untuk memudahkan akses keuangan, di antaranya pembuatan situs kur.jogjaprov.go.id yang memfasilitasi pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta program SiBakul Financetopia. Ada juga inisiatif untuk meningkatkan literasi keuangan bagi tukang becak di DIY, di mana nantinya becak listrik dapat memanfaatkan pembayaran digital melalui QRIS.
“Selain itu, kami juga mengembangkan program ‘SIMANJA DI HUTAN’ yang memungkinkan masyarakat membeli produk UMKM saat berwisata alam menggunakan aplikasi digital,” tambah Kuncoro.
Pengembangan Ekosistem Keuangan Inklusif
Dalam Rakorda ini juga disampaikan laporan perkembangan implementasi program TPAKD di DIY. Yuna Pancawati, Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, menekankan bahwa berbagai program yang dijalankan, seperti asuransi usaha tani padi (AUTP), asuransi usaha ternak sapi (AUTS), serta pembukaan rekening Simpanan Pelajar (SimPel), telah memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Sesi diskusi juga membahas peluang pemanfaatan produk keuangan seperti Securities Crowdfunding dan Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) sebagai bagian dari persiapan program kerja TPAKD tahun 2025. Hal ini diharapkan dapat mendukung pengembangan ekonomi daerah sekaligus memperluas akses keuangan masyarakat.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan, Rakorda TPAKD DIY 2024 menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan yang lebih baik di wilayah Yogyakarta.(aha)
