MALIOBORO.NEWS, Yogyakarta- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah pada (10/12) melalui virtual.
Ketua Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso menuturkan jika akses keuangan itu termasuk literasi, edukasi, akses masyarakat untuk menyimpan uang dan juga untuk melakukan pembayaran. Termasuk juga akses masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan.
“Dampak pandemi COVID-19 tidak terelakkan lagi telah memukul perekonomian seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan pelaku usaha informal dan UMKM,” kata Wimboh.
Segenap upaya telah dikerahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat. Itu dilakukan terutama bagi masyarakat kecil, sektor informal, dan UMKM yang membutuhkan bantuan keuangan dan pendampingan teknis. Semua ditujukan agar masyarakat dapat bertahan hidup melalui akses keuangan di daerah. Otoritas Jasa Keuangan menaruh perhatian besar pada upaya peningkatkan akses dan literasi keuangan masyarakat di pelosok negeri.
“Berbagai inisiatitif telah kami luncurkan dan terus dikembangkan melalui kerja sama dengan berbagai bidang. Di antaranya adalah KUR, JARING, BWM, Simpel, dan program keuangan inklusif lainnya,” lanjut Wimboh.
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dibentuk sebagai sinergi bersama antara OJK dan segenap pemangku kepentingan di daerah. TPKAD terus berupaya mendorong dan menyinergikan program peningkatan literasi dan perluasan akses keuangan di Daerah. Upaya itu diharapkan dapat mendukung pengembangan potensi sektor unggulan prioritas di daerah masing-masing.
Saat ini telah dibentuk sebanyak 224 TPAKD yang terdiri atas 32 provinsi dan 192 kabupaten/kota. Tema program TPAKD tahun 2020 ini, yaitu meningkatkan pemberdayaan UMKM di daerah melalui penguatan peran sektor jasa keuangan. Tema ini sejalan dengan agenda pemulihan enonomi nasional yang fokus pada upaya mempermudah penyaluran pembiayaan bagi masyarakat dan UMKM terdampak pandemi COVID-19.
Rapat Koordinasi Nasional TPAKD merupakan sebuah momentum untuk meningkatkan komitmen dan kepedulian seluruh pemangku kepentingan. Komitmen itu antara lain dalam menyediakan akses keuangan yang seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat, mendorong pengembangan potensi unggulan di daerah, serta menciptakan sistem keuangan yang inklusif di Indonesia.
Perkembangan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia menunjukan peningkatan yang progresif dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan yang menunjukan tren positif sejak tahun 2013. (wid)
