MALIOBORO.NEWS – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan acara Pertemuan Ketua Dewan Komisioner OJK, Gubernur DIY bersama pelaku Industri Jasa Keuangan dan Dunia Usaha di Ambarrukmo Hotel, Yogyakarta, Senin (25/11). Pertemuan ini diselenggarakan dalam rangka “business matching” program kerja TPAKD DIY dengan sektor jasa keuangan serta dunia usaha.
Acara ini dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK RI, Wimboh Santoso; Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X; Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara; Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Sarjito; Kepala OJK DIY, Untung Nugroho; Kepala Bapeda DIY, Budi Wibowo; kepala organisasi pemerintah daerah; pimpinan industri jasa keuangan; dan para pelaku usaha.
Kepala OJK DIY, Untung Nugroho menuturkan bahwa TPAKD DIY dan TPAKD Kabupaten telah melakukan berbagai pemberdayaan masyarakat, seperti pemberdayaan pembatik dan suvenir limbah kayu di Bantul, program inkubasi bisnis di Kulon Progo, pemberdayaan bisnis garam di Gunungkidul, serta pendampingan desa wisata di 5 Kabupaten/Kota di DIY. TPAKD juga senantiasa mendorong peran industri jasa keuangan dalam pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pemerintah DIY sedang melakukan pembangunan ekonomi prioritas, di antaranya pengembangan pariwisata, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan daya saing produk UMKM menjadi produk ekspor,” tutur Untung.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X menyinggung bahwa forum ini sangat penting bagi DIY. Sri Sultan menuturkan bahwa sejak adanya Yogyakarta International Airport (YIA) membawa dampak yang signifikan bagi DIY. Dari data Bank Indonesia, pada Triwulan III 2019 ini DIY mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,3% dari sebelumnya 6,4%. Sri Sultan juga menyinggung pembangunan infrastruktur seperti jalan tol di Yogyakarta yang tidak boleh mematikan ekonomi masyarakat.
“Jalan tol ini harus menambah pertumbuhan ekonomi, bukan mematikan ekonomi masyarakat. Makin banyak orang berkunjung ke DIY makin tumbuh pariwisata di Yogyakarta, sehingga berdampak bagi perekonomian DIY,” tutur Sri Sultan.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso menuturkan bahwa pemerintah Indonesia dalam lima tahun terakhir berada di front line pada infrastruktur, karena tidak mungkin mengharapkan swasta untuk mengambil peran di sini. Pemerintah kemudian melakukan switch dari subsidi energi ke pembangunan infrastruktur serta social safety.
“Tol Kalimalang jadi, tol pantura jadi, MRT jadi. Namun memang benar bahwa bagaimana kalau kita membangun memberikan daya ungkit bagi rakyat kecil dan sektor swasta. Kita tidak bisa mengandalkan eksternal karena perekonomian dunia sedang turun,” ujar Wimboh.
Wimboh menuturkan bahwa Indonesia harus mengandalkan pertumbuhan domestik dan pariwisata yang semakin memegang peranan penting.
“Pemerintah all out menstimulasi UMKM. Namun dia tidak bisa sendiri, harus ada korporasi yang menjadi off taker yang mengelola, baik pengolahan, pengemasan dan lain-lain sehingga menjadi produk andalan domestik,” ujar Wimboh. (ah)
