Pemda DIY Tertarik Terbitkan Obligasi Daerah

MALIOBORO – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengaku tertarik untuk menerbitkan Obligasi Daerah untuk menjangkau pembiayaan pembangunan. Hanya saja, Pemerintah DIY kini masih mengalami keraguan untuk mengeluarkan obligasi daerah tersebut. Sebab, masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Gatot Saptadi mengaku jika pihaknya memang tertarik untuk mengeluarkan obligasi daerah karena bisa mempercepat proses pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Beberapa rencana pembangunan infrastruktur memang tengah Pemda DIY persiapkan untuk meningkatkan daya saing mereka.
“Agar segera terwujud, memang salah satu alternatif menerbitkan surat utang atau obligasi daerah dalam menggalang dana dari masyarakat,”tuturnya.
Beberapa rencana proyek pembangunan infrastruktur memang membutuhkan dana yang cukup besar dan tidak mampu dibiayai oleh APBD dalam sekali periode. Untuk mengeluarkan obligasi daerah tersebut, kini pihaknya terus berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Selain itu, proyek-proyek tersebut kini tengah dikaji apakah bisa dikelola dengan dana penerbitan obligasi daerah tersebut.
Sebelum mengeluarkan obligasi daerah, pihaknya meminta bimbingan dan pendampingan dari stakeholder yang ada. Bimbingan dan pendampingan tersebut sangat diperlukan mengingat ada berbagai hal yang perlu dipersiapkan. Selain itu, pihaknya meminta kepada stakeholder yang berwenang untuk melakukan kajian bisnis proyek pembangunan infrastruktur yang memungkinkan dibiayai melalui skema obligasi daerah.
“Kami siap, tetapi kami meminta adanya kajian terkait proyek yang bisa dibiayai melalui skema obligasi daerah tersebut,”tambahnya.
Berdasarkan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai minimal proyek yang bisa dibiayai melalui skema Obligasi Daerah, maksimal nilainya sebesar Rp 2 triliun. Tak hanya satu proyek, bisa jadi proyek yang dibiayai melalui obligasi daerah tersebut bisa terdiri dari gabungan beberapa proyek namun nilainya jika digabung masih kurang dari Rp 2 triliun. (erfanto linangkung)