MALIOBORO – Faktor pengeluaran Pemerintah Daerah, APBD DIY di tahun 2017 memiliki daya serap yang cukup baik. Realisasi belanja DIY relatif lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di wilayah Jawa.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Budi Hanoto mengatakan, salah satu tantangan yang dihadapi adalah masih kecilnya porsi PMA dan PMDN yang di DIY yang berada di kisaran 0,1% dan 0,12% dari porsi keseluruhan secara nasional. Dalam hubungan ini, pengeluaran Pemerintah Daerah perlu diupayakan agar mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah yang saat ini semakin menurun hingga mencapai 29%.
“Pertumbuhan ekonomi DIY akan diakselerasi oleh semakin meningkatnya ekonomi digital,” terangnya.
Terus tumbuhnya financial technology dan menjamurnya bisnis startup dan munculnya industri kreatif dan peran gerakan non tunai Bank Indonesia akan meningkatkan percepatan uang beredar dan value added kegiatan ekonomi di DIY. Sehingga BI yakin, perekonomian DIY ke depan memasuki lingkungan bisnis dengan inflasi yang rendah pada kisaran 3 ± 3,5%, pertumbuhan ekonomi akan diakselerasi oleh sektor pariwisata dan UMKM dengan trickle down effect serta dampak tular ke sektor lain.
Budi menambahkan, Bank Indonesia meyakini bahwa perekonomian DIY diperkirakan akan tumbuh pada level 5,2 – 5,6% di tahun 2018 dengan dorongan konsumsi yang terus meningkat, diikuti dengan kemampuan investasi di sektor-sektor pendorong pariwisata. Perekonomian DIY diperkirakan akan lebih inklusif ditopang dengan kemajuan teknologi, literasi keuangan yang lebih baik, dan dukungan bisnis UMKM di seluruh penjuru DIY.
(erfanto linangkung)
