MALIOBORO – Pemerintah DIY masih menunggu Jawa Tengah untuk merealisasikan tol Bawen-Yogyakarta. Sebab sampai saat ini, belum ada kejelasan dari pemerintah Jawa Tengah terkait realisasi jalan Tol tersebut. Bahkan kabar terakhir yang diterima pemerintah DIY ada penolakan dari DPRD Jawa Tengah terkait jalan Tol Bawen-Yogyakarta tersebut.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Tavip Agus Rayanto mengungkapkan, pada dasarnya DIY sudah setuju terkait dengan rencana pembangunan jalan tol Bawen-Yogyakarta tersebut. Meskipun itu proyek pemerintah pusat karena masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) dari pemerintahan Jokowi, namun harus ada koordinasi antara DIY dan Jawa Tengah yang dilalui jalan tol tersebut.
“Untuk konstruksi itu kan harus ada persetujuan dua pihak. Kalau DIY setuju dan Jateng tidak setuju kan tidak jadi,”ujarnya.
Karena ada ketidaksetujuan dari kalangan legislatif di Jawa Tengah, maka pihaknya sudah sepakat dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk ketemu dengan tenaga ahli. Oleh karena itu, pihaknya lebih baik menunggu dari Jawa Tengah, terutama pertemuan dengan tenaga ahli tersebut.
Jika yang dipermasalahkan oleh legislatif karena menabrak lahan subur dan ada alternatif tawaran dari Gubernur Ganjar Pranowo untuk melingkar apakah ada investor yang tertarik karena biayanya lebih mahal, termasuk juga ketika dibuat elevated di mana akan menyedot anggaran jauh lebih besar lagi.
Selain itu, ada juga tawaran untuk membuat jalur kereta pengganti jalan tol jika tidak disetujui. Namun alternatif kereta tersebut bisa jadi hanyalah opsional bagi investor dan tidak implementatif. Karena pembangunan jalur kereta tersebut juga akan memperhitungkan nilai ekonomi untuk para investor.
“Hitung-hitungannya tetap ada hitungan ekonomis. Karena itukan investasi,”tegasnya.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengakui jika ada penolakan dari legislatif di wilayahnya. Ada tiga hal yang menjadi pertimbangan adalah aktivitas kegempaan, lahan subur dan pilihan moda transportasi. Maka ketiga-tiganya ia menawarkan kepada anggota dewan untuk duduk bersama melakukan kajian.
“Apakah benar daerah tersebut rawan bencana gempa bumi, apakah benar akan menabrak lahan hijau seluas yang dibayangkan terus jika moda transportasi kereta yang dipilih maka bagaimana dengan hitungan ekonomisnya,”terangnya.
Sebelum diserahkan ke pusat terkait rencana jalan tol tersebut maka sebelumnya ia menyarankan untuk disimpulkan di tingkat daerah dulu. Apalagi DIY sudah menyetujuinya, sehingga Jawa Tengah juga sudah ada sinkronisasi dan harmonisasi untuk setuju jalan tol tersebut.
Berkaitan dengan argumen terkait dengan daerah rawan bencana, jika itu dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti BNPB maka pihaknya akan mengamininya dan selanjutnya merekomendasikan jalan tol yang tahan gempa. Sementara terkait dengan menabrak lahan subur, maka hal tersebut perlu dikaji terlebih dahulu karena ada perbedaan data antara pemerintah dengan legislatif.
“Data kami lahan suburnya hanya 97 hektare yaitu sawah dengan irigasi primer. Sementara sawah tadah hujan yang akan dilalui jalan tol tersebut adalah 319 hektare. Kita kaji sudah lama, sehingga mari duduk bersama,”ungkapnya. (erl)
