Indeks
BI  

BI Luncurkan Gerakan Non Nasional Tunai Di Kampung Flory

MALIOBORO – Bank Indonesia bersama dengan Gubernur DIY, Sri Sultan HB X meluncurkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) di kampung Flory, Sleman, Minggu (29/4/2018).

GNNT ini mereka mulai dengan implementasi elektronifikasi alat bayar non tunai dari empat bank yaitu BRI, BPD DIY, BNI, dan Bank Mandiri, sebagai fasilitas pengunjung Kampung Flory.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Yogyakarta, Budi Hanoto mengatakan, sebagai otoritas di bidang Sistem Pembayaran, Bank Indonesia juga mendukung penerapan smart city.  Kebutuhan transaksi non tunai saat ini sudah menggejala seiring dengan kemajuan tehnologi saat ini.

Dukungan tersebut mereka implementasikan melalui elektronifikasibtransaksi sistem pembayaran.

“Bank Indonesia berperan aktif untuk terwujudnya sistem pembayaran yang aman, lancar dan efisien. BI mendorong kalangan perbankan untuk bisa segera mewujudkannya,”tuturnya di sela launching.

Melalui dukungan instrumen, mekanisme dan regulasi serta program-program, Bank Indonesia berharap dapat mendukung perubahan perilaku masyarakat untuk menggunakan non tunai. Gerakan non tunai ini menjadi komitmen Bank Indonesia sebagai penerapan program less cash money. Beberapa kelebihan dari pembayaran non tunai bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Menurut Budi, maraknya pertumbuhan sektor pariwisata dan industri kreatif menjadi andalan DIY, mulai dari wisata budaya, fashion, kuliner, film animasi dan video, hingga usaha rintisan digital, diiringi dengan pertumbuhan teknologi finansial (tekfin) di bidang keuangan yang merupakan fenomena tak terpisahkan dari berkembangnya ekosistem perekonomian digital.

“Dukungan infrastruktur sangat diperlukan untuk menyukseskan gerakan ini. Semua perbankan kami dorong untuk segera memaksimalkan peran mereka,”tambahnya.

Budi menambahkan, dengan pemberdayaan industri ekonomi kreatif serta penerapan elektronifikasi khususnya untuk sektor layanan pembayaran (e-payment), diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi daerah, governance pemerintah daerah, serta daya saing daerah menghadapi era globalisasi.(fan)

Exit mobile version