Malioboronews.id, Yogyakarta – Bulan Literasi Keuangan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2025 resmi dimulai pada Selasa (27/5) melalui kegiatan kolaboratif antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, dan Pemerintah Daerah DIY. Acara ini menandai pelibatan strategis penyuluh keluarga berencana (KB) sebagai agen literasi keuangan untuk mendorong pemahaman finansial masyarakat akar rumput.
Kepala OJK DIY, Eko Yunianto, menyoroti pentingnya menjembatani kesenjangan antara indeks literasi dan inklusi keuangan. Data terbaru per Mei 2025 menunjukkan literasi keuangan nasional berada di angka 66,46%, sedangkan inklusi keuangan mencapai 80,51%. Gap sebesar 14% ini menjadi pekerjaan rumah bersama.
“Penyuluh KB punya kedekatan dengan keluarga. Mereka bisa jadi duta perubahan agar masyarakat tidak terjebak pada pinjaman ilegal atau investasi bodong,” ujar Eko.
Literasi Keuangan sebagai Pilar Pembangunan Daerah
Sekretaris Daerah DIY, Benny Suharsono, dalam sambutannya menyatakan bahwa literasi keuangan bukan sekadar pengetahuan, tetapi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Literasi keuangan adalah imunisasi sosial yang melindungi keluarga dari jebakan ekonomi tidak sehat. Pemda DIY mendukung kegiatan ini sebagai langkah strategis menuju masyarakat yang mandiri dan tangguh secara ekonomi,” ucapnya.
BKKBN: Literasi Keuangan Adalah Tugas Bersama
Drs. Sukaryo Teguh Santoso, MM., Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat BKKBN, menegaskan pentingnya pemahaman finansial di kalangan penyuluh KB dan ASN.
“Ini bukan hanya soal uang, tapi bagaimana kita memahami pengelolaannya dengan bijak. Jangan sampai kita kenal pinjam, tapi tak tahu risikonya. Edukasi ini penting bagi keluarga dan komunitas,” ujar Sukaryo.
Ia menyampaikan bahwa saat ini terdapat sekitar 18.000 penyuluh KB di Indonesia, namun 15% di antaranya akan segera purna tugas. Penguatan kapasitas mereka menjadi prioritas, apalagi mengingat besarnya pengaruh penyuluh KB terhadap masyarakat akar rumput.
“Jangan sampai penghasilan ASN diinvestasikan ke judi online. Itu faktanya. Kita perlu membekali mereka agar bisa mengelola keuangan untuk kesejahteraan, bukan konsumtif,” tambahnya.
Menjawab Tantangan Bonus Demografi
Sukaryo juga menekankan bahwa pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga tidak bisa dipisahkan dari literasi keuangan. Dalam menghadapi bonus demografi, generasi usia produktif harus dibekali dengan keterampilan finansial, akses pekerjaan yang layak, dan perencanaan keluarga yang matang.
“Kalau generasi produktif tidak disiapkan, bonus bisa berubah jadi bencana. Karena itu BKKBN kini menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga agar lebih kuat secara kelembagaan dan koordinatif,” jelasnya.(aha)
