MALIOBORONEWS.ID, Padang – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Seminar Nasional Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) secara resmi dibuka pada Jumat, 18 Oktober 2024, di The ZHM Premiere Hotel, Padang, Sumatera Barat. Acara ini menjadi ajang berkumpulnya lebih dari 500 anggota Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) dari seluruh Indonesia. Mengusung tema “Resiliensi Bank Perekonomian Rakyat Sebagai Pilar Pengembangan UMKM Dalam Pusaran Regulasi,” Rakernas ini fokus pada penguatan peran BPR-BPRS dalam mendukung ekonomi kerakyatan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tengah tantangan regulasi yang terus berkembang.
Acara dimulai dengan sambutan hangat dari Ketua DPD Perbarindo Sumbar, Syofian Sara, yang diikuti oleh Ketua Umum DPP Perbarindo, Tedy Alamsyah. Dalam sambutannya, Tedy menekankan bahwa BPR dan BPRS telah menjadi bagian integral dari ekonomi rakyat sejak diperkenalkan melalui Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88). “Kami hadir di tengah masyarakat kecil, di pedesaan dan ibu kota kecamatan, untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat, mengedepankan kearifan lokal, dan membantu UMKM yang belum terjangkau oleh bank umum. Kami juga memiliki mandat khusus untuk memberantas praktik rentenir,” jelas Tedy.
Rakernas ini juga dihadiri oleh Pj. Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy, yang diwakili oleh Kuartini Deti Putri, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Sumbar. Acara ini secara resmi dibuka oleh Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae. Dalam pidatonya, Dian menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja BPR-BPRS yang terus menunjukkan pertumbuhan positif meski dihadapkan pada tantangan ekonomi global. “Kinerja BPR-BPRS terjaga dengan baik dan terus tumbuh secara berkelanjutan. Pemerintah dan regulator akan terus memperkuat ketahanan sektor ini melalui konsolidasi yang mendorong efisiensi dan pertumbuhan lebih kuat,” ungkapnya.
Jimmy Ardianto, Direktur Group Sekretariat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), juga memberikan pandangannya mengenai pentingnya peran BPR-BPRS dalam menjaga stabilitas keuangan nasional. “LPS akan terus berkomitmen mendukung stabilitas dan peran BPR-BPRS sebagai pilar utama pengembangan UMKM di Indonesia. Kami juga siap bekerja sama dalam memberikan perlindungan bagi nasabah BPR-BPRS serta mendorong sektor ini menjadi lebih kuat,” ujarnya.
Seminar Nasional yang merupakan bagian dari Rakernas ini menghadirkan beberapa narasumber terkemuka, termasuk Syamsul Bahri yang mewakili Burhanuddin Abdullah, mantan Gubernur Bank Indonesia, dan Prof. Dr. Iwan J. Azis, Guru Besar dari Cornell University, Amerika Serikat. Dalam sambutannya melalui video conference, Burhanuddin menekankan pentingnya peran BPR dalam mendukung agenda pembangunan ekonomi nasional, terutama di era pemerintahan yang akan datang. “BPR harus meningkatkan perannya dalam pembangunan ekonomi rakyat. Sektor ini akan menjadi pilar penting dalam memperkuat ekonomi lokal, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan perumahan,” tegas Burhanuddin.
Lebih lanjut, Prof. Iwan J. Azis menyoroti bahwa 99% dari unit usaha di Indonesia adalah UMKM, namun sektor ini sering kali kurang mendapat perhatian yang layak dibandingkan dengan perusahaan besar. “UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional. Dukungan terhadap UMKM harus lebih besar, termasuk dalam hal akses modal dan kebijakan pro-pertumbuhan. BPR dan BPRS memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional,” ujarnya.
Selama Rakernas, para peserta juga membahas berbagai isu strategis yang dihadapi oleh industri BPR-BPRS, termasuk tantangan pemenuhan modal inti, penerapan single present policy, serta implementasi SAK EP terkait Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada BPR. Ketiga isu ini menjadi perhatian utama dalam rangka menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan industri di masa mendatang.
Rakernas ini juga menghasilkan beberapa rekomendasi penting yang akan disampaikan kepada regulator dan pemangku kepentingan terkait. Salah satu rekomendasi utama adalah perlunya BPR-BPRS berinovasi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Selain itu, peserta Rakernas sepakat bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di BPR-BPRS sangat diperlukan untuk menghadapi perubahan regulasi dan tantangan industri ke depan.
Ketua Umum DPP Perbarindo, Tedy Alamsyah, menutup acara dengan mengingatkan seluruh anggota BPR-BPRS untuk terus memperkuat komitmen dalam mendukung ekonomi kerakyatan. “Kami berharap perluasan fungsi dan peran dalam UU P2SK benar-benar menjadi jalan kita bersama untuk memperkuat resiliensi industri ini. Critical engine dari industri ini adalah keberpihakan dari seluruh pemangku kepentingan yang menempatkan kami sebagai bank yang paling dekat dengan masyarakat UMKM,” tegasnya.
Di kesempatan terpisah, Ketua DPD Perbarindo DIY, Wulfram Margono, juga memberikan pernyataan terkait pentingnya peran BPR dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. “BPR di DIY telah terbukti mampu mendukung UMKM lokal dengan memberikan akses keuangan yang mudah dan terjangkau. Di tengah perubahan regulasi, kita harus tetap fleksibel dan adaptif, sambil terus memastikan bahwa pelayanan kepada UMKM tetap optimal,” jelas Wulfram Margono.
Dengan berakhirnya Rakernas 2024 ini, diharapkan BPR-BPRS dapat terus menjadi garda terdepan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi rakyat, khususnya dalam pemberdayaan UMKM, dan memastikan stabilitas serta keberlanjutan industri keuangan di Indonesia.(aha)
