Malioboronews.id, Yogyakarta – Ratusan pengurus DPP dan DPD Perbarindo dari seluruh Indonesia memadati Hotel Alana Yogyakarta, Sabtu (24/5/2025), dalam gelaran Musyawarah Nasional (Munas) dan Seminar Nasional Perbarindo 2025. Di tengah arus digitalisasi yang makin kencang, acara ini menjadi momen penting konsolidasi dan perumusan strategi masa depan BPR–BPRS sebagai tulang punggung keuangan rakyat.
Mengangkat tema “Menatap Masa Depan Ekonomi dengan Implementasi Teknologi untuk Memperkuat Daya Saing BPR–BPRS”, seminar ini menghadirkan narasumber top-tier: Dr. Musthofa, SE., MM. (Anggota Komisi XI DPR RI), Monang Siringoringo (Direktur LPS), dan Sunarsip, Chief Economist dari The Indonesia Economic Intelligence.
Sistem TI Bukan Sekadar Alat, Tapi Penyelamat Tata Kelola
Monang Siringoringo, Direktur Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), membuka mata peserta seminar dengan data tajam: banyaknya BPR yang dicabut izin usahanya dalam 10 tahun terakhir disebabkan lemahnya tata kelola dan pelaporan. Ia menekankan bahwa penguatan infrastruktur Teknologi Informasi (TI) bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
“Sistem TI BPR yang andal akan jadi tulang punggung pengawasan, pelaporan, dan perlindungan dana masyarakat. Ini bukan sekadar modernisasi, tapi langkah penyelamatan jangka panjang,” tegas Monang.
LPS bekerja sama dengan OJK untuk menyusun roadmap penyediaan sistem TI BPR dalam dua tahap, mulai dari core banking system, integrasi layanan digital seperti mobile banking dan e-payment, hingga sistem pelaporan terstandar untuk regulator.
BPR Harus Disiapkan Menjadi Armada Digital Ekonomi Kerakyatan
Dr. Musthofa, Anggota Komisi XI DPR RI, menggarisbawahi pentingnya BPR sebagai ujung tombak inklusi keuangan. Ia menyoroti urgensi legislasi yang tidak hanya adil, tetapi juga propertumbuhan untuk sektor ini. Dalam pandangannya, regulasi yang terlalu ketat tanpa membedakan skala bank bisa justru menghambat peran sosial BPR.
“BPR tidak bisa disamakan dengan bank umum. Mereka harus diberi ruang bertumbuh, diberi peta jalan, bukan beban regulasi,” ujar Musthofa dengan nada tegas.
Sementara itu, ekonom senior Sunarsip memetakan tantangan nyata di lapangan. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit BPR saat ini kalah cepat dibanding pemain baru seperti fintech P2P lending. Namun ia menekankan bahwa BPR tetap punya peluang besar—asal berani berubah dan bersatu.
“Kunci utamanya adalah skala. BPR bisa bertahan kalau saling bersinergi, misalnya membentuk perusahaan TI bersama atau konsorsium. Jangan jalan sendiri-sendiri menghadapi tsunami digital,” ungkap Sunarsip.
Ia juga menambahkan pentingnya diversifikasi pendapatan melalui layanan digital dan efisiensi biaya dana agar BPR tidak terus tergerus margin.
Munas Perbarindo: Titik Balik Menuju #NextGenBPR
Di luar seminar, Munas Perbarindo juga menjadi forum strategis untuk memperkuat arah organisasi ke depan. Dengan semangat kolaborasi dan transformasi, Munas ini menghasilkan sejumlah resolusi, termasuk komitmen kolektif mendorong digitalisasi, peningkatan literasi keuangan, serta kerja sama lebih erat dengan regulator dan lembaga pendukung.
Acara ini membuktikan bahwa BPR–BPRS tidak sedang berjalan ke masa lalu, melainkan bersiap tancap gas menuju masa depan. Dengan pemanfaatan teknologi, reformasi tata kelola, dan penguatan jejaring, industri BPR kini melangkah pasti menghadapi tantangan zaman.(aha)
