MALIOBORO – Angka literasi serta inklusi keuangan di DIY masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY, angka literasi keuangan saat ini mencapai 38%, jauh di atas rata-rata nasional 29%, sementara angka inklusi keuangan sekitar 78%.
Kepala OJK DIY, Untung Nugroho menerangkan, literasi keuangan adalah tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk-produk lembaga jasa keuangan. Sementara inklusi keuangan adalah tingkat pemakaian masyarakat terhadap produk-produk lembaga jasa keuangan.
“Kalau memakai produk jasa keuangan, khususnya produk perbankan memang sudah tinggi. Akan tetapi, belum tentu paham dengan produk yang ia gunakan,”tuturnya.
Pemahaman yang rendah meskipun sudah menggunakan produk jasa keuangan seringkali terjadi. Ia mencontohkan, ketika masyarakat melakukan penandatanganan kredit dari perbankan, mereka langsung tanda tangan tanpa membaca terlebih dahulu isi perjanjian tersebut.
Suatu ketika, lanjutnya, ketika mereka memiliki rezeki dan ingin melunasi di bawah jangka waktu kredit yang ditentukan, ternyata dikenai denda. Masyarakat merasa tidak tahu dan keberatan ketika denda tersebut diberlakukan. Padahal, aturan tersebut sudah jelas ada dalam perjanjian kredit yang sudah ditandatangani.
Oleh karena itu, pemahaman masyarakat memang perlu diberikan sedini mungkin. Ia menyarankan pemahaman tersebut diberikan sejak PAUD di mana bisa dilakukan dengan memberikan pemahaman bagaimana mengatur uang saku mereka salah satinya adalah dengan menabung.
“Biasanya uang saku diberikan sedikit-sedikit, setiap hari. Padahal bisa dilakukan sekaligus, tetapi anak diberi pemahaman bagaimana mengatur uangnya. Dan mulai diperkenalkan menabung di lembaga keuangan,”tambahnya.(erfanto linangkung)
