MALIOBORO.NEWS, Yogyakarta – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengikuti Konferensi penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Buku Daftar Alokasi Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2021 secara daring. Gubernur mengikuti acara ini dari ruang IDMC, Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (25/11).
Acara tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji serta diikuti Kepala Daerah seluruh indonesia secara daring. Penyerahan DIPA dan TKDD dipimpin oleh Presidn RI Joko Widodo dari Istana Merdeka, Jakarta. Presiden didampingi Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, perwakilan Menteri Kabinet Indonesia Maju, dan Forkominda.
Dalam pidatonya, Jokowi menekankan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 akan memfokuskan kepada beberapa hal, yaitu penanganan kesehatan terutama penanganan COVID-19. Selain itu fokus pada perlindungan sosial terutama kepada kelompok masyarakat yang rentan, pemulihan ekonomi khususnya UMKM dan dunia bisnis atau usaha. Pemerintah akan membangun pondasi yang lebih kuat dengan melakukan reformasi struktural, baik bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan sosial.
Adapun alokasi belanja negara tersebut dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi dan pemulihan pembangunan di berbagai bidang. Di antaranya, kesehatan Rp169,7 triliun, pendidikan Rp550 triliun, infrastruktur Rp417,4 triliun, perlindungan sosial Rp408,8 triliun, ketahanan pangan Rp99 triliun dan pembangunan teknologi dan informasi Rp26 triliun.
Jokowi menekankan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) adalah penggerak utama roda ekonomi.
“Saya berharap, APBN tahun 2021 harus segera dimanfaatkan untuk menggerakan ekonomi. Saya minta menteri, kepala daerah, terutama yang punya anggaran besar, agar melakukan lelang sedini mungkin di bulan Desember 2020. Itu agar bisa menggerakan ekonomi di kuartal pertama tahun 2021,” tuturnya.
Selain itu, terkait dengan bantuan sosial pada awal tahun 2021, Jokowi menuturkan jika dana bansos harus segera diberikan kepada penerima agar belanja masyarakat ikut meningkat.
“Dengan demikian, ekonomi di masyarakat kelas bawah juga meningkat. Seluruh rupiah di APBN dan APBD harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat. Namun fleksibilitas dalam penggunaan anggaran juga sangat penting dilakukan,” tuturnya.
Presiden RI berharap agar kepala daerah juga melakukan reformasi anggaran agar dapat menggerakkan ekonomi nasional dan daerah dengan memanfaatkan dana APBN dan APBD dengan cermat.(wid/rn/humasdiy)
