MALIOBORO.NEWS – Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia dianggap sulit untuk melakukan ekspor. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut persoalan tersebut terdiri dari legalitas, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Berusaha (NIB), Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), serta prosedur ekspor impor. Kebanyakan UMKM masih tidak memahami dan menyadari pentingnya itu semua.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. UMKM juga berperan serta dalam menciptakan kesempatan kerja hingga menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar.
Dari sisi regulasi, aturan pembatasan impor atau ekspor, izin berusaha, izin usaha industri, izin usaha perdagangan, sertfikasi keamananan pangan, sertifikasi halal dan mahalnya biaya sertifikasi masih jadi penghalang bagi UMKM.
Tak hanya itu, dari sisi pembiayaan UMKM juga memiliki akses yang cukup sulit untuk mendapatkannya. Sebab UMKM di Tanah Air memiliki anggunan terbatas dan modal terbatas.
Bahkan para UMKM sering dihadapkan pada suku bunga tinggi saat akses pendanaan dari lembaga keuangan (LK) serta proses dan waktu lama untuk dapatkan pinjaman dan minimnya pemahaman akan pembukuan.
Pemerintah sudah lakukan berbagai upaya untuk turunkan suku bunga untuk Usaha Kecil Menengah. KUR merupakan salah satu contoh dimana volume dan aktivitas untuk UMKM terus ditingkatkan.
UMKM juga perlu pendampingan untuk peningkatan tata kelola perusahaan dan meningkatkan daya saing produk. Sebab, hal itu sangat diperlukan untuk dapat bersaing secara global.
Lalu, persoalan masalah produksi dimana saat ini UMKM Indonesia masih minim standarisasi produk. Sehingga, terjadi inkonsistensi dari produksi, dan tidak terjadi kontinuitas dari kualitas produknya.
Terbatasnya informasi UMKM dalam hal pemasaran terhadap peluang pasar juga menjadi salah satu penyebab produknya sulit menembus pasar global. Di sisi lain, minimnya infrastruktur logistik juga membuat daya saing produk UMKM nasional rendah. Namun, dalam hal ini, pemerintah terus membangun nasional logistik sehingga daya saing dan biaya distribusi bisa menurun.
Sri Mulyani mengatakan Indonesia sedang menjalin hubungan dengan banyak negara untuk menyelesaikan free trade agreement (FTA). Diharapkan dengan perjanjian ini, banyak UMKM nasional yang menjadi eksportir.
Pemerintah juga berharap UMKM melakukan penetrasi di pasar global, ini bukan sesuatu yang muskil, diharapkan UMKM memiliki kepercayaan diri dan siap berkompetisi di pasar global.(rn)
